Keberpihakan Pemerintah terhadap Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yang kini terdiri dari 10 asosiasi / forum, sedang mengembangkan sayapnya, berbenah diri, dan bersiap-siap untuk menyusun program konkrit untuk mendukung penyaluran dana block grant tahap ke-2 mulai akhir Februari 2007. Koordinasi dan sinkronisasi persepsi mulai dijalin menjadi satu suara. Sebuah proses yang penuh dengan pernak pernik diskusi dan dengar pendapat ini, dilaksanakan berturut-turut sejak bulan Januari hingga Februari lalu, dan dihadiri oleh para ketua asosiasi/forum pendidikan nonformal dari pusat dan daerah.

Pendidikan nonformal banyak disebut-sebut sebagai penopang yang terdekat dengan masyarakat. Pendidikan nonformal dipandang sebagai pendidikan masyarakat maka bentuk, tujuan, dan kegiatan pendidikan nonformal seharusnya menyentuh seluruh dimensi dari kehidupan masyarakat, sebagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa seluruh aktivitas kehidupan diartikan sebagai aktivitas belajar atau pendidikan.
Sementara itu menurut data Dittentis tahun 2004, hingga kini ketersediaan ketenagaan pendidikan nonformal masih mengalami kekurangan sebanyak 521.168 orang dari jumlah idealnya sebanyak 744.790 orang. Jumlah ini masih bersifat tentative hingga sekarang, mengingat asumsi semakin tingginya angka putus sekolah maka semakin tinggilah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan nonformal.

Ada banyak masalah yang kembali menyeruak ke permukaan. Selain kebutuhan jumlah tenaga pendidikan nonformal yang masih tinggi, rendahnya mutu para tenaga pendidiknya, dan akhirnya masalah kesejahteraan muncul sebagai hulu permasalahan yang terjadi dalam pendidikan nonformal. Atas semua ini, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memandang pentingnya pendidikan nonformal bagi masyarakat.

Bunga Rampai Program Pendukung Pendidikan Nonformal
Beberapa program diluncurkan pemerintah melalui bentuk-bentuk kemitraan Direktorat PTK-PNF dengan seluruh asosiasi/forum pendidikan nonformal se-Indonesia. Program-program tersebut antara lain adalah peningkatan kualifikasi dengan bantuan beasiswa S1, peningkatan kompetensi untuk 250 orang assessor kompetensi di tingkat provinsi, 100 orang master trainers di tingkat provinsi, dan 20 orang pelatih di tingkat kabupaten/kota, serta pembentukan pusat magang, tim teaching, referensi tematik, Jambore PTK-PNF, pemilihan tim akademisi ditingkat kabupaten/kota dan provinsi, bantuan organisasi, capacity building (magang) ke luar negeri.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Direktorat PTK-PNF di beberapa rapat koordinasi. Salah satunya di penghujung Januari lalu, dalam acara pelatihan capacity building yang diadakan oleh HIMPAUDI di Hotel Nusa Raya, Depok. Drs. Erman Syamsudin, Direktur PTK-PNF menghimbau kepada HIMPAUDI agar segera memilih para anggota tim akademisi dengan harapan nantinya tim akademisi inilah yang akan melakukan berbagai seleksi kurikulum dan berbagai proposal hingga tercipta beberapa standar bagi tubuh HIMPAUDI sendiri.

Dari beberapa orang calon akademisi pendidikan nonformal yang berdedikasi pun akan diberikan penghargaan berupa uang tunai perbulan sejumlah Rp1,5 juta s/d Rp2 juta. Dan program penghargaan lainnya melalui Subdit Harlindung PTK-PNF bagi para tenaga pendidik yang berprestasi dan berdedikasi di seluruh Indonesia. Mengenai bantuan untuk pengembangan organisasi, ada dukungan sebesar 20% dari dana Direktorat PTK-PNF di setiap levelnya. Dinyatakan pula, bahwa dana plafon yang tersedia untuk membiayai program-program sesuai dengan ajuan proposalnya, berkisar antara Rp60 juta s/d Rp200juta.

Melalui dana sebesar Rp1, 94miliar dengan indeks perorang mencapai Rp20juta s/d Rp25juta, Direktorat PTK-PNF merancang program capacity building (kegiatan magang) di luar negeri. Kontribusi pemda masing-masing juga dihitung sebagai perluasan peluang bagi meningkatnya jumlah tenaga pendidik PNF yang diberangkatkan ke 3 negara pilihan, yaitu Cina, Australia, dan Singapura. Menurut rencana, akan ada 3 gelombang keberangkatan yang terdiri dari 20 orang untuk setiap gelombang. Namun diupayakan untuk diperoleh kesempatan yang besar dan terbaik untuk kegiatan magang ini. Provider luar negeri dipilih berdasarkan ajuan dari masing-masing asosiasi pendidikan nonformal.

Terakhir, dikucurkannya dana block grant secara bertahap sejak tahun 2006 lalu, yang berlanjut hingga sekarang. Pada tahun 2007 ini, seluruh asosiasi/forum pendidikan nonformal telah dapat mengajukan program-program konkritnya mulai akhir Februari lalu.

Kesejahteraan Tenaga Pendidik jadi Hulu Masalah
Keberpihakan pemerintah didukung oleh pernyataan Direktur Pendidikan Luar Sekolah, Ace Suryadi, pada acara Lokakarya dan Rakernas HISPPI-PNF tanggal 26 s/d 28 Januari 2007 di hotel Grand Cempaka, Jakarta, menyatakan bahwa pendidikan nonformal memang berada diluar pekarangan, namun sangat berdekatan dengan masyarakat, dan berguna untuk menaikkan citra masyarakat serta membantu masyarakat dalam menjawab persoalan-persoalan akses terhadap dunia pendidikan.

Disamping berbagai dukungan yang mengalir, ada banyak masalah yang juga merangkak muncul dan tersampaikan pada beberapa acara rakor dan rakernas PTK-PNF di sepanjang Januari hingga pertengahan Februari lalu. Pada acara yang sama, salah satu peserta Rakernas menyatakan tentang sistem pencairan dana block grant yang dianggap tidak jelas dan tidak maksimalnya penggunaan dana Life Skill yang tersebar di seluruh asosiasi se-Indonesia. Disinyalir, dana Life Skill lebih banyak mengalir ke tangan para ahli di perguruan tinggi, padahal menurut mereka semestinya itu tidak terjadi dan dana dapat dimaksimalkan penggunaannya bagi peningkatan mutu tenaga pendidiknya.

Dalam tubuh PAUD pun ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan peserta pelatihan Capacity Building, pada Januari lalu. Tidak adanya standarisasi pengelolaan PAUD dan kompetensi tenaga pendidiknya yang masih tak sesuai dengan kebutuhan PAUD itu sendiri. Banyaknya lulusan sarjana dari berbagai jurusan yang bekerja sebagai tenaga pendidik dalam PAUD, namun sesungguhnya kompetensi mereka sangat kurang dalam hal pengetahuan pendidikan untuk anak usia dini. PAUD dianggap seperti batu loncatan. Ini keadaan yang dipandang cukup mengkhawatirkan.

Pendidikan nonformal yang sangat berjenis-jenis (tak kurang dari 100 jenis pendidikan ketrampilan), dipandang masih sulit untuk dibuatkan standarisasi yang baku. Pada rakernas HISPPI, salah satu pengurus dari daerah palu menyampaikan usulannya bahwa hendaknya pihak Diknas juga mendukung dengan berperan sebagai mediator bagi penempatan kerja di luar negeri serta disusunnya model kurikulum untuk mencapai kualitas terbaik bagi para pendidiknya.
Lain halnya ketika melalui wawancara terpisah, kami temui Pak Mustofa, salah satu tutor keaksaraan di Kabupaten Pasir Putih, Sawangan, Depok. Seseorang yang telah menjadi tutor sejak honor tutor keaksaraan masih Rp75.000,- perbulannya. Dan kini ia menerima sebesar Rp140.000,- perbulan. Adanya rencana pemerintah untuk menaikkan honor tutor keaksaraan mencapai Rp350.000,- dengan tanggungan satu kelompok belajarnya harus mencapai 40 orang, ditanggapi Mustofa dengan gelengan kepala. Ucapnya, “Sebenarnya itu lebih berat. Kenaikan honor belum tentu bisa menjamin hasil belajarnya jadi lebih efektif.” Ia menuturkan bahwa sesungguhnya semua tugasnya sebagai tutor yang dijalani, selalu berawal dari nurani. “Adanya rasa kepedulian yang besar, akan membuat semuanya jadi lebih lancar. Tanpa itu, tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.

Sedemikian besarnya nilai pengabdian yang diberikan kepada terlaksananya pendidikan nonformal, namun dukungan ini tak sama besar seperti dukungan dari Komisi 10 DPR. Irwan Prayitno memaparkan, “Sekarang ini kita memang sedang prioritaskan kepada guru karena guru ini memang secara total berjumlah 2,7 juta itu masih belum juga mendapatkan kesejahteraan. Sesungguhnya pendidikan nonformal memang belum jadi prioritas. Oleh karena itu kami akan coba masukkan dalam peraturan. Sehingga dengan demikian ada payung yang bisa dituangkan dalam bentuk kesejahteraan.”

Pada acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu PTK-PNF yang diadakan pada tanggal 15 s/d 18 Februari lalu di Hotel grand Cempaka Jakarta, Drs. Erman Syamsudin menyampaikan permasalahan krusial secara garis besar. Ada 3 masalah yang perlu digarisbawahi. Pertama, payung hukum tentang pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. Kedua, masalah sinkronisasi antara pusat dan daerah. Termasuk tentang bagaimana peranan DPRD memberikan fungsi ke daerah hingga pihak pemda akan tergerak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan nonformal. Ketiga, mengenai jumlah sasaran yang terus bertambah setiap tahun. Tercatat bahwa pada tahun 2006 sasarannya sejumlah 42.355 orang, dan pada tahun 2007 bertambah menjadi sebanyak 53.781 orang. Namun dana anggaran yang tersedia tidak bertambah. Masih berada pada angka Rp178miliar.

Dikonfirmasi mengenai realisasi tindakan Komisi 10 DPR terhadap peningkatan mutu pendidikan nonformal, Irwan Prayitno dengan lugas menjawab, “Untuk peningkatan mutu, ya harus diberi kesejahteraan. Kalau tidak, itu tidak akan bisa jalan.”

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan (edisi Maret 2007) yang berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s